Kegiatan ini menjadi forum penting yang mempertemukan para pemangku kepentingan sektor keuangan dan pemerintahan guna mendorong penguatan kapasitas BPR agar lebih sehat, efisien, dan inklusif, khususnya dalam melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah pedesaan.
FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala OJK Kalimantan Selatan, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalimantan Selatan, serta jajaran pejabat pemerintah kabupaten se-Kalimantan Selatan yang memiliki BPR di wilayahnya.
Dalam forum strategis ini, para peserta membahas transformasi kelembagaan BPR, penguatan tata kelola, hingga penyusunan skema konsolidasi yang tepat dan berkelanjutan. Konsolidasi dinilai menjadi langkah krusial agar BPR mampu beradaptasi dengan dinamika industri keuangan sekaligus menjawab kebutuhan pembiayaan UMKM secara lebih optimal.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM pedesaan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal.
“Pemerintah provinsi memandang penting peran lembaga keuangan daerah, termasuk BPR dan Bank Kalsel, dalam meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong UMKM naik kelas melalui pembiayaan yang lebih mudah diakses,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menekankan bahwa konsolidasi BPR tidak semata-mata dimaknai sebagai proses penggabungan lembaga, melainkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan kualitas layanan keuangan.
“Konsolidasi BPR merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola, permodalan, dan kapasitas layanan. Dengan skala yang lebih besar dan struktur yang lebih kuat, BPR akan lebih mampu mendukung pembiayaan produktif UMKM dan memperluas inklusi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan,” jelasnya.
Fachrudin juga menegaskan kesiapan Bank Kalsel untuk menjadi mitra strategis dalam proses konsolidasi tersebut, mulai dari pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pendampingan pengembangan model bisnis BPR yang adaptif terhadap era digital.
Melalui FGD ini, Bank Kalsel bersama pemerintah daerah, regulator, dan seluruh BPR milik Pemda se-Kalimantan Selatan meneguhkan komitmen bersama dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
INS- sumber humas Bank Kalsel