Rakor Pengendalian Inflasi; Indeks Perkembangan Harga (IPH) Aman, Ketersediaan Bahan Pokok di Kalsel Terkendali


Banjarbaru - inspirasi9.com, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin diwakili Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Mursyidah Aminy mengikuti rapat koordinasi pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah secara virtual, di Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (15/12/2025). 

Rakor dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir yang diikuti secara virtual juga oleh Gubernur, Bupati Wali Kota serta Forkopimda dari seluruh Indonesia ini, juga membahas mengenai Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. 

Usai rakor, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Mursyidah Aminy menyampaikan, untuk ketersediaan Bahan Pokok di Kalsel aman terkendali.

"Alhamdulillah, terkait inflasi di Kalsel, kita masih aman. Begitu juga dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) juga aman," ucap Aminy. 


Sementara terkait Program 3 Juta Rumah di Kalsel, disampaikan Aminy semua pendataan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh pusat. 

"Untuk Kalimantan Selatan, hanya ada beberapa kabupaten yang masih belum melakukan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan itu masih terus kita koordinasikan," tutup Mursyidah Aminy yang juga menjabat sebagai Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel. 

Sebelumnya, dalam rakor yang dihadiri sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga pusat ini, Dirjen Perumahan Perdesaan mencatat, saat ini sejak 24 November 2024 lalu, secara Administrasi 100 persen Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PUPR). Namun pertanggal 12 Deaember 2025 ini, baru 274 daerah yang sudah mengimplementasikan itu secara real di lapangan ada 8.237 izin yang dikeluarkan dengan jumlah unit 188.151 unit untuk rumah skala MBR. Termasuk Kalimantan Selatan. 


"Kami minta kepada seluruh pemerintah daerah, mohon ditindaklanjuti apa yang telah disampaikan dalam rapat kali ini. Baik terkait pengendalian inflasi maupun implementasi program 3 juta rumah," tutup Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir. 
Ins-3

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama