INSPIRASI9. COM, BANJAR - Untuk memperkuat legalitas kapal nelayan kecil sekaligus memberikan kepastian hukum dalam aktivitas melaut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dislautkan Kalsel) memfasilitasi penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil (EBKP-NK) di Kabupaten Banjar.
Kegiatan fasilitasi penerbitan EBKP-NK tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Tangkap Dislautkan Kalsel dan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar.
Kepala Dislautkan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, mengatakan bahwa EBKP-NK merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki kapal perikanan tangkap berukuran di bawah 5 Gross Ton (GT).
"EBKP-NK menjadi bukti legalitas kapal nelayan kecil. Dengan dokumen ini, nelayan memiliki kepastian hukum saat melaut serta lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Dislautkan Kalsel menurunkan operator dan verifikator aplikasi SIPALKA untuk melakukan pendampingan, verifikasi data kapal, serta membantu proses penerbitan dokumen secara langsung di lapangan.
Hasilnya, sebanyak tiga dokumen EBKP-NK berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada DKPP Kabupaten Banjar untuk selanjutnya diberikan kepada nelayan penerima manfaat.
Rusdi menambahkan, penerbitan EBKP-NK diharapkan dapat mendorong tertib administrasi kapal perikanan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung keberlanjutan usaha perikanan tangkap di Kalimantan Selatan.
EBKP-NK sendiri merupakan dokumen elektronik yang memuat data identitas kapal dan pemilik kapal perikanan nelayan kecil. Dokumen ini menjadi salah satu syarat penting dalam pengelolaan perikanan yang legal, aman, dan berkelanjutan.
Dengan adanya fasilitasi ini, Dislautkan Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung nelayan kecil, khususnya dalam aspek legalitas dan perlindungan hukum, sehingga nelayan dapat melaut dengan lebih aman dan nyaman.
INS-tm