INSPIRASI9.COM - BANJARBARU, Ketahanan pangan di Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan kondisi yang relatif stabil di tengah tekanan inflasi nasional. Pemerintah Provinsi Kalsel di bawah koordinasi Gubernur H. Muhidin terus memperkuat berbagai intervensi untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat.
Berdasarkan data triwulan I 2026, inflasi di Kalsel masih berada dalam koridor aman. Inflasi tercatat sebesar 0,2 persen pada Januari, meningkat menjadi 0,86 persen pada Februari, dan kembali melandai menjadi 0,5 persen pada Maret. Kondisi ini mencerminkan efektivitas langkah pemerintah dalam mengendalikan harga melalui program seperti Gerakan Pasar Murah dan penguatan distribusi logistik antarwilayah.
Stabilitas tersebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Meski terjadi kenaikan harga pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan, lonjakan tidak berlangsung ekstrem maupun berkepanjangan.
Di sisi lain, kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 121,1 pada awal tahun menjadi 124,74, dan mencapai 126,53 pada Maret 2026. Kenaikan ini menandakan petani tetap memperoleh keuntungan di tengah dinamika harga.
Kalsel bahkan mencatat capaian nasional dengan menempati peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan 2025 dengan skor 81,98. Didukung surplus beras mencapai 1,2 juta ton, provinsi ini menjadi salah satu lumbung pangan utama di regional Kalimantan.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dan keberlanjutan. Pemerintah harus menjaga keseimbangan agar petani sejahtera dan masyarakat tetap mendapatkan harga yang wajar,” ujarnya.
Hilirisasi dan Diversifikasi Dorong Nilai Tambah
Pemprov Kalsel juga mendorong hilirisasi produk pertanian guna meningkatkan nilai ekonomi. Pada komoditas padi, pengembangan beras khusus telah meningkatkan kualitas dan nilai jual produk lokal.
Sementara itu, di Kabupaten Tanah Bumbu, singkong mulai diolah menjadi beras analog oleh kelompok tani. Inovasi ini tidak hanya menjadi alternatif konsumsi, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap beras.
Produksi hortikultura turut memperkuat ketahanan pangan. Produksi cabai besar tercatat lebih dari 11 ribu ton dan cabai rawit sekitar 14 ribu ton. Selain itu, pengembangan komoditas seperti bawang merah, jahe, jeruk, durian, dan pisang memberikan alternatif sumber pendapatan bagi petani.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan hilirisasi diarahkan untuk memastikan hasil pertanian tidak berhenti pada produksi semata.
“Kita dorong agar ada nilai tambah bagi petani. Dengan diversifikasi, masyarakat juga memiliki lebih banyak pilihan pangan,” katanya.
Lumbung Pangan Jadi Penyangga Stabilitas
Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui revitalisasi lumbung pangan masyarakat. Sepanjang 2025, Pemprov Kalsel merehabilitasi sedikitnya lima unit lumbung pangan di sejumlah sentra produksi seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, dan Tanah Laut.
Saat ini, sebanyak 175 unit lumbung pangan tersebar di 13 kabupaten/kota difokuskan pada penguatan manajemen stok dan sistem pemantauan. Lumbung ini berfungsi sebagai cadangan strategis untuk menjaga pasokan dan meredam gejolak harga.
Dari sisi produksi, sektor pertanian juga mencatat peningkatan. Produksi padi pada 2025 mencapai sekitar 1,18 juta ton, dan meningkat menjadi sekitar 1,3 juta ton pada 2026 meski dihadapkan pada kondisi kemarau.
Porang Jadi Peluang Ekonomi Baru
Selain komoditas utama, pengembangan porang mulai menjadi perhatian. Melalui program “Porang Reborn”, budidaya porang dikembangkan di lahan seluas 127 hektare pada 2026.
Kehadiran pabrik pengolahan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, memberikan kepastian pasar bagi petani. Harga jual porang berkisar Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kilogram.
Komoditas ini dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan dalam industri kesehatan, farmasi, hingga kosmetik, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat desa.
Digitalisasi Perkuat Sistem Pangan
Dalam memperkuat sistem ketahanan pangan, Pemprov Kalsel juga mengembangkan digitalisasi melalui portal Satu Data Pangan. Sistem ini mengintegrasikan data produksi, harga, distribusi, hingga stok dalam satu platform.
Langkah ini diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
Pemprov Kalsel menegaskan bahwa ke depan, ketahanan pangan tidak hanya difokuskan pada produksi, tetapi juga pada sistem yang adaptif dan berkelanjutan.
Dengan berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel di bawah kepemimpinan Gubernur H. Muhidin terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian.
Ins/Rilis Kominfo Kalsel