INSPIRASI9.COM - BANJARBARU, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/5/2026), sebagai langkah serius memperkuat fungsi pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan berdampak hingga akhir tahun 2026.
Kunjungan tersebut turut didampingi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan guna memastikan langkah mitigasi di banua tidak berjalan seadanya maupun terlambat.
Dalam pertemuan itu, Komisi I DPRD Kalsel menyoroti pentingnya kesiapan tata kelola pemerintahan dalam menghadapi potensi krisis akibat Godzilla El Nino, mulai dari ancaman kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga terganggunya pelayanan publik. Sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi pemerintahan, hukum, dan ketertiban, Komisi I menilai penanganan Godzilla El Nino bukan bukan hanya beban BPBD saja, melainkan menyangkut kesiapan kebijakan, koordinasi antar-SKPD, hingga efektivitas instruksi kepala daerah dalam melindungi masyarakat.
Sekretaris Komisi I, Ilham Nor mengungkapkan ia dan rekan-rekannya di Komisi I menilai DKI Jakarta telah menunjukkan pola penanganan yang terstruktur melalui penerbitan instruksi khusus Sekretaris Daerah kepada seluruh SKPD agar melakukan kesiapsiagaan sejak dini di masing-masing sektor.
“Jakarta ini membuatkan suatu peraturan khusus instruksi khusus yang di keluarkan oleh sekretaris daerah dan langsung ditujukan kepada seluruh SKPD. Sehingga seluruh SKPD mulai bulan ini sudah mulai bulan ini sudah mulai siap siaga terkait dengan penanganan elnino ditempatnya masing-masing,” terang Ilham.
Selain itu Ilham mengatakan bahwa BPBD DKI Jakarta telah memaparkan kerja sama strategis dengan BNPB dan BMKG melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Program tersebut dinilai mampu menjadi instrumen pengendalian risiko akibat Godzilla El Nino.
“Hal hal seperti ini nanti akan kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan, kita akan kolaborasi dengan BPBD Kalsel untuk bisa nantinya menyampaikan kepada Pak Gubernur untuk melakukan langkah-langkah teknis lainnya dalam hal penanganan dampak elnino yang ada di Kalimantan selatan,” pungkasnya.
Dalam pertemuan ini Komisi I sepakat bahwa keterlambatan pengambilan kebijakan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, stabilitas lingkungan, kesehatan publik, hingga aktivitas ekonomi warga banua, terutama di wilayah rawan karhutla dan kekeringan. Karena itu, Komisi I DPRD Kalsel menilai penguatan koordinasi pemerintahan dan kesiapsiagaan birokrasi menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari dampak El Nino yang lebih luas.
Ins-2/humas DPRD Kalsel