Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2025, khususnya dalam pengembangan inovasi sektor perdagangan daerah.
Kegiatan ini difokuskan pada studi komparasi mengenai spesifikasi dan konsep operasional mobil toko keliling yang direncanakan menjadi sarana pendukung pelayanan perdagangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Suripno Sumas, S.H., M.H., bersama jajaran Komisi II yang membidangi sektor ekonomi, dan disambut langsung oleh Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari.
Dalam kesempatan tersebut, pihak perusahaan memaparkan detail spesifikasi teknis kendaraan, fasilitas pendukung, serta konsep operasional mobil toko keliling yang dapat digunakan untuk distribusi barang dan pelayanan perdagangan langsung kepada masyarakat.
Komisi II DPRD Kalsel menilai inovasi ini berpotensi membantu stabilisasi harga kebutuhan pokok di daerah, terutama melalui distribusi barang yang lebih cepat dan menjangkau wilayah yang lebih luas.
H. Suripno Sumas menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan mobil toko keliling yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perdagangan dalam mendukung pengendalian harga di Kalimantan Selatan.
Ia menambahkan bahwa hasil peninjauan menunjukkan fasilitas dan spesifikasi kendaraan telah dapat mengakomodasi kebutuhan operasional yang direncanakan, sehingga berpotensi untuk segera ditindaklanjuti dalam tahap perencanaan anggaran.
Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap kerja sama ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sektor perdagangan di Kalimantan Selatan.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan peninjauan langsung unit mobil toko keliling sebagai bahan referensi penyusunan kebijakan lanjutan, sekaligus harapan agar inovasi tersebut dapat memperkuat UMKM dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Selatan.
INS- Sumber: Humas DPRD Kalsel