Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Pembahasan rapat difokuskan pada persiapan penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2027 dengan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam rapat juga dibahas mengenai masih adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada Tahun Anggaran 2026. Komisi I meminta agar perencanaan dan pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara lebih matang sehingga serapan anggaran dapat lebih optimal dan SiLPA yang besar tidak kembali terjadi.
Pada kesempatan itu, Habib Hamid Bahasyim turut menyoroti kondisi asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di sejumlah daerah. Ia meminta Biro Umum menyampaikan kondisi terkini seluruh asrama, termasuk kelayakan bangunan, fasilitas pendukung, serta kebutuhan pemeliharaan maupun rehabilitasi.
Menurut Habib Hamid, keberadaan asrama mahasiswa merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah kepada putra-putri Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di luar daerah.
Oleh karena itu, kondisi asrama harus menjadi perhatian agar tetap aman, nyaman, dan layak huni bagi para mahasiswa.
Melalui rapat koordinasi ini, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat lebih berkualitas, mengoptimalkan penyerapan anggaran, meminimalkan terjadinya SiLPA, serta mengakomodasi kebutuhan pemeliharaan aset daerah, termasuk asrama mahasiswa yang menjadi fasilitas penunjang pendidikan bagi mahasiswa asal Kalimantan Selatan.
INS-sumber Humas DPRD Kalsel