INSPIRASI9. COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs. Saut Nathan Samosir, menyoroti berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat saat melaksanakan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 bersama warga Kelurahan Kuin Cerucuk dan Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, di Aula Serbaguna Kedai 99 Trisakti, Senin pagi (13/7/2026).
Samosir mengungkapkan, persoalan yang paling banyak disampaikan warga kali ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Warga mengeluhkan adanya pasien yang dinilai belum sepenuhnya sembuh namun sudah dipulangkan.
"Ini perlu menjadi perhatian bersama antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial maupun pihak rumah sakit. Harus dikaji kembali apakah pasien memang sudah dinyatakan layak pulang atau ada kendala lain. Yang jelas masyarakat yang dijamin BPJS harus tetap mendapatkan pelayanan dan pengobatan secara maksimal hingga benar-benar sesuai prosedur medis," ujarnya.
Selain pelayanan kesehatan, warga Kuin Cerucuk juga mengeluhkan distribusi air bersih PDAM yang sering tidak mengalir pada pagi hari.
Menurut Saut, aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pihak terkait agar segera dilakukan perbaikan pelayanan.
"Mungkin teman-teman media juga bisa membantu menyampaikan keluhan warga di Kuin Cerucuk terkait layanan air bersih, agar pihak PDAM juga bisa segera menindaklanjutinya, " pinta Samosir.
Keluhan lain yang kembali mencuat adalah belum akuratnya data penerima bantuan sosial.
Ia menyebut masih ditemukan warga yang sudah tidak layak menerima bantuan namun masih terdaftar, sementara warga yang layak justru belum masuk dalam daftar penerima. Bahkan, masih terdapat nama warga yang telah meninggal dunia tetapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
"Persoalan data bansos ini sudah menjadi masalah klasik. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, bahkan jika diperlukan akan menyampaikan langsung ke kementerian agar data penerima bantuan bisa diperbaiki, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran," katanya.
Dalam bidang infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan sejumlah pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PDIP ini juga menyoroti belum adanya Sekolah Rakyat di Kota Banjarmasin.
Berdasarkan penjelasan dari dinas terkait, hingga kini Banjarmasin belum memiliki lahan yang memenuhi kriteria pemerintah pusat untuk pembangunan sekolah tersebut.
"Kami akan terus mendorong agar Kota Banjarmasin bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat. Harapannya masyarakat Banjarmasin, khususnya keluarga dengan kategori ekonomi desil satu dan dua, juga dapat menikmati program Sekolah Rakyat," tegasnya.
Samosir memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini akan menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut DPRD Kota Banjarmasin bersama pemerintah daerah, sehingga setiap persoalan yang dihadapi warga dapat memperoleh solusi secara bertahap.
INS - msr