Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berdampak hingga akhir tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi I DPRD Kalsel turut didampingi oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempelajari langsung sistem mitigasi bencana yang diterapkan di DKI Jakarta.
Komisi I menilai bahwa ancaman El Nino tidak hanya berdampak pada satu sektor, tetapi juga menyentuh aspek pemerintahan, lingkungan, hingga pelayanan publik.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, menyampaikan bahwa pihaknya melihat pentingnya kesiapan lintas sektor dalam menghadapi potensi krisis seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, penanganan dampak El Nino tidak dapat hanya dibebankan kepada BPBD, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah.
Ilham menjelaskan bahwa DKI Jakarta telah menerapkan instruksi khusus dari Sekretaris Daerah kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
Ia menilai pola tersebut dapat menjadi referensi bagi Kalimantan Selatan dalam memperkuat sistem koordinasi antarinstansi di daerah.
Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga memaparkan kerja sama dengan BNPB dan BMKG melalui program Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah mitigasi.
Komisi I DPRD Kalsel berharap hasil kunjungan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan teknis di Kalimantan Selatan, sehingga kesiapsiagaan daerah dapat berjalan lebih terukur, terkoordinasi, dan tepat waktu dalam menghadapi dampak El Nino.
INS - Sumber: Humas DPRD Kalsel