Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya baca masyarakat sekaligus mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Banua.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, S.H., usai rapat kerja bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel yang membahas realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026, di Banjarmasin, Rabu (10/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Dispersip Kalsel melaporkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp23 miliar dengan realisasi keuangan hingga Juli mencapai sekitar Rp7,5 miliar.
Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan urusan wajib pemerintahan.
Jihan mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan literasi masih perlu mendapat perhatian lebih.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kalsel mendorong adanya penambahan anggaran pada perubahan APBD agar program literasi dapat berjalan lebih maksimal.
“Dari hasil rapat tadi, ternyata kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan literasi masih sangat kurang. Makanya dengan harapan nanti kita bantu dorong di perubahan untuk menambah anggaran agar kegiatan literasi, termasuk kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), bisa meningkat,” ujar Jihan.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga mendorong adanya alokasi sebesar lima persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk perpustakaan sekolah.
Menurutnya, penguatan perpustakaan sekolah menjadi salah satu langkah strategis dalam menumbuhkan minat baca dan budaya literasi sejak usia dini.
Melalui dukungan terhadap program literasi dan penguatan perpustakaan sekolah, Komisi IV DPRD Kalsel berharap kualitas literasi masyarakat terus meningkat sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih berpengetahuan, kritis, dan berdaya saing.
INS-Sumber Humas DPRD Kalsel