INSPIRASI9.COM-BANJARMASIN, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel. Salah satunya dengan memberikan dukungan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel untuk melakukan pencatatan langsung ke SKPD, khususnya proyek penyediaan barang/jasa tanpa melalui proses lelang atau penunjukan langsung.
Sekretaris Komisi I Ilham Noor mengatakan, Biro PBJ merupakan filter awal untuk pencegahan korupsi karena semua proyek pemerintah dapat diketahui dan termonitor, terutama proyek-proyek yang pemilihan penyedia barang/jasanya melalui metode penunjukan langsung.
“Biro PBJ ini sebenarnya adalah filter awal untuk pencegahan korupsi, karena apa, dalam PBJ inilah awal muasal dari suatu proyek akan terindikasi atau baik”, ucap Ilham usai memimpin rapat dengar pendapat dengan Kepala Biro PBJ Setdaprov Kalsel beserta jajarannya, Kamis, 22/10/2026, di Gedung DPRD Kalsel, Lt.4, Banjarmasin.
Politisi Partai Gerindra ini berharap Biro PBJ Kalsel terus meningkatkan kompetensinya dan menjaga integritasnya dalam pencegahan korupsi.
“Kami menghimbau PBJ untuk selalu mengkoordinasikan SKPD di Kalimantan Selatan agar apabila ada pelelangan yang sifatnya langsung di setiap SKPD harus segera disampaikan ke dalam sistem, sehingga ini tidak menjadikan nilai anomali dan tentunya hal ini menjadi pantauan dari KPK”, pintanya.
Terakhir, Ilham berharap, usulan anggaran dari 2 milyar menjadi 10 milyar agar dibuat rinciannya secara detil, termasuk sasarannya apa dan apa yang ingin dicapai. Karena pada prinsipnya Komisi I akan memberikan dukungan penambahan anggaran jika memang diperlukan.
“Betul, dari 8 miliar yang mereka tambahkan itu kami minta di fresh lagi yang skala prioritas yang mana. Kalau saya ingin nanti di badan anggaran TAPD, mengamini dan menyetujui segala hal yang sifatnya urgen ini”, pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Biro PBJ Munazir Hadrani memaparkan Rencana Kerja BPBJ TA 2027, perbandingan anggaran 2026 dan 2027, dan permasalahan yang akan dihadapi BPBJ jika mengalami penurunan anggaran dan berharap dukungan Komisi I DPRD Kalsel. (Ins-2)