INSPIRASI9.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs. Saut Nathan Samosir, mendorong perbaikan proses verifikasi data desil masyarakat agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran.
Menurut Samosir, masih ditemukan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan sosial, tetapi belum dapat mengakses bantuan karena data mereka tercatat dalam kelompok desil di atas 6.
Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses masa sidang 3 tahun 2026, di Gedung Serbaguna Kedai Trisakti di Jl. Yos Sudarso Banjarmasin, Sabtu (24/10/2026).
Warga berharap pemerintah melakukan pembaruan data sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan bantuan sesuai ketentuan.
Oleh karena itu, Samosir menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Sosial, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan jumlah petugas verifikasi di lapangan.
Menurutnya, penambahan tim verifikasi diperlukan agar masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan dapat segera diperiksa dan diusulkan perubahan datanya.
Ia menjelaskan, proses verifikasi selama ini juga menghadapi keterbatasan tenaga karena petugas yang melakukan pendataan dan verifikasi sebagian merupakan tenaga kontrak, bukan aparatur sipil negara (ASN).
Karena itu, penambahan petugas diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan dan pemutakhiran data masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
“Selama masih ada masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan, tetapi belum terdata dengan benar, persoalan ini harus terus kita dorong agar segera ditangani. Dinas Sosial perlu menambah tim verifikasi sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria bisa diusulkan perubahan datanya,” ujarnya.
Saut mengatakan, pihaknya akan mendorong pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial untuk membahas berbagai kendala dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data tersebut.
Melalui RDP itu, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret agar proses verifikasi berjalan lebih optimal dan masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan akibat ketidaksesuaian data.
Ia menegaskan, setelah proses verifikasi dilakukan, perubahan data dapat diusulkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun, keputusan akhir terkait penetapan penerima bantuan tetap menjadi kewenangan kementerian terkait di pemerintah pusat.
Melalui langkah tersebut, anggota dewan dari Fraksi PDIP ini berharap persoalan data penerima bantuan sosial dapat segera ditangani sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh kesempatan yang lebih adil untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
Selain itu, dalam kegiatan reses di hari ketiga yang dilakukan oleh Drs Saut Nathan Samosir ini persoalan kerusakan infrastruktur jalan lingkungan dan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial masih menjadi keluhan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, tiga keluarahan warga berhadir, masing-masing Kelurahan Teluk Tiram, Belitung Utara dan Kelurahan Kuin Selatan, menyampaikan keluhan mengenai kondisi sejumlah gang/ jalan lingkungan yang mengalami kerusakan parah.
Salah satunya berada di wilayah RT 26, yang disebut telah lama diajukan untuk mendapatkan penanganan, bahkan sudah melalui proses survei, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Sementara itu, usulan perbaikan infrastruktur di RT 16, Kelurahan Kuin Selatan, juga menjadi perhatian. Meski baru diajukan, kondisi gang di wilayah tersebut dilaporkan sudah mengalami kerusakan cukup parah sehingga membutuhkan penanganan segera.
INS - msr