INSPIRASI9.COM, BANJARBARU – Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di lingkungan Rindam Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan, khususnya dalam membentuk kedisiplinan, kepemimpinan, serta profesionalisme ASN.
Dalam keterangannya keoada awak media, Gubernur Kalsel H Muhidin, menyampaikan bahwa ke depan pelatihan tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dengan sistem Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang selama ini menjadi bagian dari pengembangan kompetensi dan jenjang karier ASN.
Menurutnya, rencana tersebut memiliki peluang untuk direalisasikan melalui kerja sama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Kami berharap kepada Menteri Pertahanan agar kesepakatan ini bisa disampaikan dan diedarkan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, sehingga pelatihan ini dapat menjadi bagian dari persyaratan bagi ASN yang ingin menduduki jabatan lebih tinggi," ujar Gubernur H Muhidin usai acara Penandatanganan MoU Bantuan Keuangan antara Gubernur Kalsel dengan Bupati, Walikota, Senin (2/11/2026) di Aula Rindam XII Tambun Bungai Banjarbaru.
Ia menjelaskan, konsep pelatihan tersebut menggabungkan dua aspek penting, yakni pendidikan kepemimpinan sebagaimana PKN dan pembinaan kedisiplinan melalui pelatihan di lingkungan militer.
Dengan perpaduan tersebut, ASN tidak hanya mendapatkan peningkatan kompetensi manajerial dan kepemimpinan, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Lebih lanjut, H Muhidin berharap regulasi pelaksanaan program tersebut nantinya dapat ditandatangani bersama oleh Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan LAN sehingga memiliki landasan hukum yang kuat.
Termasuk di dalamnya pengaturan mengenai sertifikat pelatihan yang diakui oleh ketiga lembaga tersebut sebagai salah satu dasar pengembangan karier ASN.
Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada ASN dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pejabat eselon IV yang akan menuju eselon III, pejabat eselon III B menuju III A, hingga pejabat eselon III A yang berpeluang menduduki jabatan eselon II.
Terkait penerapan kewajiban mengikuti pelatihan, ia menegaskan bahwa saat ini pihaknya lebih menitikberatkan pada upaya mendorong ASN untuk mengikuti program tersebut
Sementara mengenai konsekuensi bagi ASN yang belum mengikuti pelatihan, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut.
Ia juga menyinggung penerapan sistem manajemen talenta ASN yang menggunakan pemetaan sembilan kotak (nine box talent management).
Melalui sistem tersebut, potensi, kinerja, dan kompetensi ASN menjadi bagian dari pertimbangan dalam penempatan maupun pengembangan karier jabatan.
Dengan adanya integrasi pelatihan kedisiplinan dan pendidikan kepemimpinan ini, diharapkan kualitas ASN semakin meningkat serta mampu melahirkan aparatur pemerintahan yang profesional, berintegritas, disiplin, dan siap mengemban tanggung jawab yang lebih besar.
INS - msr