Ukuran tulisan
INSPIRASI9. COM, BANJARMASIN - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai kinerja sektor jasa keuangan di Kalimantan Selatan posisi Agustus 2026 tetap stabil dengan intermediasi yang tumbuh positif dan profil risiko yang terjaga.
Capaian ini sejalan dengan pertgx umbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 sebesar 5,28 persen (yoy) dan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menempatkan Kalimantan Selatan pada peringkat kedua nasional untuk indeks literasi keuangan.
Dari sisi eksternal, perekonomian global masih dibayangi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat Di saat yang sama, ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Kalimantan Selatan masih melemah.
Bagi Kalsel, dinamika ini perlu dicermati karena ekspor daerah masih bertumpu pada batu bara dan CPO. Pada semester I 2026 ekspor Kalsel masih tumbuh 14,41 persen, terbantu kenaikan harga batu bara.
Namun, memasuki semester II tekanan mulai terasa, antara lain dari melemahnya permintaan batu bara Tiongkok, surutnya Sungai Barito akibat kemarau yang menghambat pengiriman, serta kebijakan biodiesel B50 yang berpotensi menahan ekspor CPO.Di tengah dinamika tersebut, ekonomi Kalimantan Selatan menunjukkan resiliensi.
Pada triwulan II 2026 ekonomi Kalsel tumbuh 5,28 persen (yoy), praktis setara dengan nasional sebesar di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Barat (5,61 persen), sementara agregat
Kalimantan hanya tumbuh 4,10 persen. Secara kuartalan ekonomi Kalsel naik 7,69 persen (qtq) dan secara kumulatif semester I tumbuh 5,47 persen (c-to-c), dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp84,21 triliun.
Pertambangan dengan porsi 27,12 persen tumbuh 4,70 persen dan menjadi penyumbang andil terbesar sebesar 1,03 poin, diikuti industri pengolahan 0,75 poin dan perdagangan 0,68 poin. Indikator kesejahteraan juga membaik, dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,63 persen dan tingkat pengangguran terbuka 3,81 persen atau terendah kedua di Kalimantan.
Kenaikan harga emas perhiasan, beras, dan minyak goreng menjadi penyumbang utama. Tingginya permintaan masyarakat Kalsel terhadap emas perhiasan tidak hanya didorong motif ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan budaya dan sosiokultural lokal.
Sebagai alternatif, masyarakat dapat mendiversifikasi investasinya ke emas batangan, tabungan emas digital, Surat Berharga Negara (SBN) dan Sukuk Ritel, reksa dana, serta sektor riil.
OJK Kalsel mengarahkan materi edukasi pada pilihan instrumen yang lebih produktif tersebut agar tekanan harga tidak menggerus daya beli dan kemampuan menabung masyarakat.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026
Hasil SNLIK 2026 yang disusun BPS bersama OJK dan LPS menempatkan indeks literasi keuangan Kalimantan Selatan pada 79,69 persen, peringkat kedua dari 38 provinsi setelah DKI Jakarta dan tertinggi di Pulau Kalimantan, atau 10,12 poin di atas rata-rata nasional 69,57 persen.
Indeks inklusi keuangan mencapai 94,88 persen, peringkat 11 nasional dan 1,35 poin di atas nasional 93,53 persen.
Dengan capaian tersebut, target RPJMN 2025-2029 untuk literasi (69,35 persen) dan inklusi (93,00 persen) telah terlampaui tiga tahun lebih awal. Keunggulan Kalsel konsisten di seluruh segmen, baik perkotaan (82,98 persen) maupun perdesaan (75,56 ) persen.
Meski demikian, terdapat ruang perbaikan pada sektor syariah. Indeks literasi keuangan syariah Kalsel sebesar 44,46 persen sudah di atas nasional 43,07 persen, namun indeks inklusi keuangan syariah baru 10,34 persen, di bawah nasional 13,24 persen dan jauh dari inklusi konvensional 94,88 persen.
Kesenjangan antara pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah inilah yang menjadi fokus
perbaikan OJK Kalsel bersama industri ke depan.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kinerja intermediasi perbankan di regional Kalimantan posisi Agustus 2026 tumbuh positif pada seluruh indikator neraca, didukung likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga.
Aset bank umum mencapai Rp471,92 triliun (naik 1,92 persen yoy), dana pihak ketiga (DPK) Rp421,03 triliun (naik 1,83 persen yoy), dan kredit berdasarkan lokasi bank Rp355,55 triliun (naik 8,75 persen yoy).
Pertumbuhan kredit yang jauh melampaui pertumbuhan aset dan DPK mendorong rasio intermediasi (LDR) regional menjadi 84,45 persen, naik dari 76,00 persen pada Desember 2023, dengan kualitas kredit tetap terjaga pada NPL gross 2,36 persen
dan NPL net 1,09 persen.
Di Kalimantan Selatan, perbankan mencatatkan pertumbuhan yang lebih moderat namun tetap positif. Aset tumbuh 3,11 persen (yoy) menjadi Rp112,73 triliun, DPK tumbuh 3,44 persen (yoy) menjadi Rp100,48 triliun, dan kredit tumbuh 3,12 persen (yoy) menjadi Rp84,81 triliun. Pertumbuhan aset dan DPK Kalsel berada di atas rata-rata regional, sementara pertumbuhan kredit masih di bawah capaian Kalimantan. LDR Kalsel tercatat 84,41 persen dengan NPL gross 2,86 persen dan NPL net 1,36 persen.
Berdasarkan lokasi proyek, kredit yang mengalir ke Kalimantan Selatan justru lebih besar, yaitu Rp109,06 triliun.
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit Kalsel masih didominasi kredit konsumsi
dengan porsi 39,49 persen, diikuti kredit investasi 30,53 persen dan kredit modal
kerja 29,98 persen.
Kredit investasi tumbuh 12,15 persen (yoy), sedangkan kredit modal kerja terkontraksi 7,25 persen (yoy) sehingga menjadi perhatian bersama dalam menjaga keberlanjutan aktivitas usaha di daerah.
Dari sisi penghimpunan, komposisi DPK didominasi tabungan 46,18 persen, diikuti giro 29,04 persen dan deposito 24,78 persen. Secara spasial, intermediasi masih terpusat di Kota Banjarmasin dengan porsi 64,12 persen DPK dan 66,05 persen kredit Kalsel.
Pertumbuhan kredit tertinggi dicatatkan Kabupaten Tabalong (naik 30,34 persen yoy), sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatat penurunan kredit terdalam.
Perkembangan Perbankan Syariah
Perbankan syariah menjadi salah satu titik terang kinerja sektor jasa keuangan Kalimantan. Pada Agustus 2026, aset bank umum syariah regional Kalimantan mencapai Rp43,84 triliun (naik 12,88 persen yoy), DPK Rp33,10 triliun (naik 6,75 persen yoy), dan pembiayaan Rp38,55 triliun (naik 20,05 persen yoy).
Pertumbuhan pembiayaan yang jauh melampaui penghimpunan dana mendorong rasio FDR regional menjadi 116,48 persen, naik dari 97,05 persen pada Desember 2023.
Kualitas pembiayaan tetap terjaga dan bahkan lebih baik dibandingkan bank umum konvensional, dengan NPF gross 1,60 persen dan NPF net 0,59 persen.
Di Kalimantan Selatan, pembiayaan syariah tumbuh 15,55 persen (yoy) menjadi Rp10,3 triliun dan DPK syariah tumbuh 9,23 persen (yoy) menjadi Rp10,1 triliun, sementara aset masih terkontraksi 3,27 persen (yoy) menjadi Rp11,9 triliun.
Likuiditas tetap memadai dengan FDR 102,36 persen dan kualitas pembiayaan terjaga pada NPF gross 2,22 persen serta NPF net 0,94 persen. Kalsel menyumbang 26,76 persen pembiayaan syariah Kalimantan, sehingga tetap menjadi salah satu basis utama keuangan syariah di regional.
Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Sektor Industri Keuangan Non-Bank di Kalimantan Selatan secara umum tumbuh positif. Piutang pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan posisi Juni. 2026 mencapai Rp11,94 triliun, naik 1,26 persen (yoy), atau 18,9 persen dari total piutang pembiayaan Kalimantan sebesar Rp63,25 triliun.
Pertumbuhan Kalsel relatif stabil pada saat piutang pembiayaan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara justru terkontraksi masing-masing 10,10 persen dan 10,23 persen.
Aset dana pensiun di Kalimantan Selatan posisi Agustus 2026 tumbuh 4,70 persen (yoy) menjadi Rp379,98 miliar, dengan nilai investasi Rp360,96 miliar atau 95,0 persen dari total aset. Sementara itu, pada industri pinjaman daring (Pindar), dana tersalur kepada penerima pinjaman di Kalsel posisi April 2026 tumbuh 27,5 persen (yoy) menjadi Rp374,2 miliar dengan 236,4 ribu rekening penerima.
Tingkat risiko kredit agregat (TWP90) terjaga sangat rendah pada 0,02 persen, namun OJK tetap mencermati kualitas pendanaan segmen ini karena masih terdapat porsi rekening berkualitas kurang lancar hingga macet yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Kalimantan.
Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK)
Dari sisi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan memproses 14.037 layanan sepanjang Januari hingga Oktober 2026, terdiri dari 7.507 permintaan melalui walk-in (53,5 persen) dan 6.530 permintaan melalui kanal online.
Sejak Maret 2026, permintaan walk-in konsisten lebih tinggi dibandingkan online, sehingga OJK terus menjaga kualitas layanan tatap muka sekaligus menyosialisasikan kemudahan akses iDebKu secara online.
Dari sisi pelindungan konsumen, OJK Provinsi Kalimantan Selatan menerima 5.870 tiket layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) pada periode yang sama, di antaranya 3.797 pertanyaan, 903 permintaan informasi, dan 1.169 pengaduan atau 19,9 persen dari seluruh tiket.
Pengaduan terbanyak berkaitan dengan fintech peer-to-peer lending sebanyak 556 pengaduan (47,6 persen), bank umum 310 pengaduan (26,5 persen), dan perusahaan pembiayaan 258 pengaduan (22,1 persen).
OJK menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai ketentuan, dengan mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan bagi Konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.
Pada bidang edukasi, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan 67 kegiatan edukasi keuangan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 dengan 8.061 peserta, 58,8 persen di antaranya perempuan dan 49,2 persen hadir pada kegiatan yang menyasar pelajar dan mahasiswa.
Tema yang paling sering diangkat adalah waspada penawaran jasa keuangan ilegal dan kejahatan 43 dari 67 kegiatan dengan 5.163 peserta, diikuti kelembagaan OJK (26 kegiatan)
dan keuangan syariah (14 kegiatan).
OJK Kalimantan Selatan juga memperkuat pencegahan penipuan keuangan digital
(scam).
Pada 13 Oktober 2026, OJK Kalsel meluncurkan Program Banua Waspada Scam, merespons 3.314 laporan scam dari Kalimantan Selatan ke Indonesia AntiScam Centre (IASC) dengan total kerugian Rp111,17 miliar.
Program ini memperkuat kolaborasi dengan Satgas PASTI Daerah dan bank daerah, serta membuka Helpdesk IASC di tingkat kecamatan sebagai titik layanan pelaporan terdekat bagi masyarakat.
Dalam rangkaian Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026, OJK Kalsel bersama Pemerintah Kota Banjarmasin dan industri jasa keuangan juga memberikan edukasi keuangan kepada ratusan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dengan fokus pada pengelolaan keuangan dan kewaspadaan terhadap scam. Edukasi bagi pekerja lapangan seperti ini akan terus diperluas ke kelompok masyarakat lain.
Arah dan Outcome yang Dituju pada Semester II 2026
Hingga akhir 2026, OJK Kalimantan Selatan memfokuskan program pada beberapa outcome yang terukur. Pertama, menjaga pertumbuhan intermediasi perbankan agar tetap positif dengan kualitas kredit yang terkendali, khususnya pemulihan kredit modal kerja yang masih terkontraksi dan penurunan rasio NPL UMKM yang saat ini berada di 5,19 persen.
Kedua, mendorong kredit UMKM Kalsel kembali tumbuh positif melalui penguatan peran TPAKD provinsi dan kabupaten/kota, perluasan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), serta Business Matchingantara UMKM dengan Lembaga Jasa Keuangan agar penyaluran disertai peningkatan kapasitas debitur.
Ketiga, mempersempit kesenjangan inklusi keuangan syariah yang saat ini baru 10,34 persen, dengan menindaklanjuti hasil edukasi syariah menjadi pembukaan rekening dan pemanfaatan produk nyata bersama industri keuangan syariah.
Keempat, memperkuat pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa sasaran yakni Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru serta program TPAKD lainnya agar akses keuangan tidak lagi terpusat di Kota Banjarmasin yang kini menguasai sekitar dua pertiga DPK dan kredit provinsi.
Kelima, meningkatkan kualitas pelindungan konsumen melalui percepatan penyelesaian pengaduan,
optimalisasi Helpdesk IASC Kecamatan, serta kampanye kewaspadaan terhadap penawaran keuangan ilegal dan kejahatan digital secara masif hingga akhir tahun.
OJK Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran lembaga jasa keuangan agar senantiasa menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah, sekaligus memastikan masyarakat Kalimantan Selatan terlindungi dan semakin cakap dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan.
INS - sumber humas OJK