Pesan tersebut mengemuka dalam Silaturahmi dan Diskusi Reflektif Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalimantan Selatan bersama Bank Kalsel bertema “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” di WKK Stage, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bagi jurnalis perempuan untuk memperkuat peran pers di tengah derasnya arus informasi digital.
Jurnalis tidak cukup hanya dituntut cepat dalam menyampaikan berita, tetapi juga harus mampu memastikan informasi yang disampaikan benar, terverifikasi, berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.
Ketua FJPI Kalsel, Hj Sunarti, mengatakan tantangan jurnalisme saat ini bukan lagi sekadar persoalan siapa yang paling cepat memberitakan sebuah peristiwa.
Menurutnya, kecepatan harus tetap ditempatkan di bawah kepentingan akurasi dan kebenaran informasi.
“Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Bagi jurnalis, verifikasi bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujar Sunarti.
Ia menegaskan prinsip saring sebelum sharing dan verifikasi sebelum publikasi harus menjadi pegangan jurnalis, meski tuntutan produksi berita semakin cepat di tengah perkembangan media sosial.
Tidak kalah penting, jurnalis juga harus memiliki perspektif keadilan dalam pemberitaan. Media memiliki kekuatan untuk menentukan suara siapa yang mendapatkan ruang dan persoalan apa yang menjadi perhatian masyarakat.
Keberimbangan, kata Sunarti, tidak cukup hanya dengan menghadirkan dua pihak dalam sebuah berita. Jurnalis juga harus memastikan pemberitaan tidak memperkuat stigma, diskriminasi maupun ketimpangan, termasuk terhadap perempuan.
“Kritik boleh tajam, tetapi harus berpijak pada fakta dan kepentingan publik,” tegasnya.
Sementara itu, praktisi media sekaligus Ketua Tim Berita TVRI Kalsel, Dr. Hj Ratna Sari Dewi, mengingatkan jurnalis agar tidak hanya datang ketika “api sudah membesar”.
Ia mencontohkan pemberitaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menguat setelah api meluas dan kabut asap mulai dirasakan masyarakat.
Diskusi yang digelar FJPI Kalsel bersama Bank Kalsel tersebut menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran publik dan mendorong perubahan.
Jurnalis perempuan didorong memperkuat kompetensi, keberanian, independensi dan integritas agar mampu menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.
Dalam isu karhutla, misalnya, media dapat mengawal kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau, kondisi sumber air, sarana pemadaman, tata kelola lahan hingga kebijakan pencegahan.
Dengan pemberitaan yang konsisten, berbasis data dan dilakukan secara kolaboratif, media diharapkan tidak hanya menjadi “pemadam” informasi setelah bencana terjadi.
Sebaliknya, jurnalis harus mampu menjadi garda peringatan dini—membaca potensi persoalan, mengangkatnya sebelum menjadi krisis, serta memastikan para pemangku kepentingan mengambil langkah yang diperlukan.
Pada akhirnya, jurnalisme bukan hanya tentang menulis apa yang terlihat.
Lebih dari itu, jurnalisme adalah keberanian membaca apa yang mungkin terjadi dan memastikan kepentingan publik tetap menjadi tujuan utama.
“Jangan hanya memberitakan peristiwa. Mulai peka terhadap apa yang akan terjadi, kita harus leading dan serentak memberitakannya,” pungkas Ratna.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan AJI, IJTI, jurnalis senior serta keluarga besar FJPI Kalsel. Selain Bank Kalsel, kegiatan juga mendapat dukungan PT Ambapres, PDAM dan DLU.
INS - Sumber : Humas Bank Kalsel